JAKARTA – Isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang mencuat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai sebagai fenomena yang ironis. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu tersebut bertolak belakang dengan karakter NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang selama ini dikenal menjunjung moralitas dan nilai-nilai keislaman.
Hal itu disampaikan Adi dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertajuk “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” di Resto Trisnoku, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
“Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik. Tapi kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis,” kata Adi.
Menurutnya, praktik politik transaksional memang bukan sesuatu yang asing dalam kontestasi politik. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika isu tersebut dikaitkan dengan organisasi keagamaan sebesar NU.
Adi menilai, kekuatan utama NU selama ini justru berada pada moralitas, nilai keagamaan, serta keteladanan para ulama dan pengurusnya.
“Satu-satunya kekuatan NU itu adalah moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu saya selalu berharap NU kembali pada khitahnya, mengurus umat, mengurus agama, dan menjauh dari urusan politik transaksional,” ujarnya.
Sebut Isu Politik Uang Masih Sebatas Desas-desus
Adi mengakui sempat enggan membicarakan isu dugaan politik uang dalam Muktamar NU. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai “aurat” NU yang sebaiknya tidak diumbar.
Selain itu, hingga kini dugaan politik uang tersebut menurutnya masih sebatas desas-desus dan belum terbukti secara terbuka.
Meski demikian, Adi menilai pernyataan sejumlah tokoh NU yang telah mengingatkan mengenai potensi politik transaksional tetap perlu mendapat perhatian.
“Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan,” katanya.
Karena itu, ia berharap isu tersebut tidak lebih dari sekadar kabar yang belum terbukti. Adi tidak ingin kontestasi kepemimpinan dalam Muktamar NU justru mengubah wajah organisasi keagamaan tersebut menjadi menyerupai organisasi politik.
“Saya berdoa dan berharap desas-desus tentang politik uang dalam Muktamar ini hanya sebatas angin lalu. Karena kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?” ucapnya.
NU Diminta Tetap Fokus Mengurus Umat
Adi juga mengingatkan agar NU tidak kehilangan orientasi sebagai organisasi keagamaan. Menurutnya, apabila perebutan kekuasaan dan kepentingan politik praktis mulai menjadi orientasi utama, NU perlu menentukan sikap secara tegas.
“Kalau NU memang suka dengan cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik,” ujarnya.
Menurut Adi, partai politik memiliki ruang yang jelas untuk memperjuangkan kekuasaan, mulai dari mengikuti pemilu hingga mengusung calon presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.
Namun, ia berharap NU tidak mengambil arah tersebut.
Sebagai warga NU, Adi berharap organisasi tersebut tetap mempertahankan karakter sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, serta pengabdian kepada masyarakat.
“NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu,” pungkasnya.