Komisi X DPR RI Minta Anggaran Pendidikan 2027 Tak Sekadar Besar, tapi Berdampak

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran pendidikan 2027 benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang dialokasikan.
Hal tersebut disampaikan Kadafi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (1/9/2026).
Kadafi menilai kebutuhan anggaran pendidikan memang besar dan harus disesuaikan dengan berbagai program prioritas. Namun, pemerintah tetap harus menempatkan kebutuhan paling mendasar sebagai fokus utama.
“Ketika kita berbicara mengenai anggaran, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia. Yang paling utama adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kadafi.
Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Di antaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan akses bagi keluarga kurang mampu, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan.
Kadafi juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan dapat terlihat secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program Pendidikan Harus Dievaluasi
Selain meminta ketepatan penggunaan anggaran, Kadafi menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai program pendidikan yang telah maupun sedang dijalankan pemerintah.
Menurut dia, sejumlah program baru seperti sekolah terintegrasi, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat dan program pendidikan lainnya harus diukur secara objektif.
“Program-program tersebut harus dievaluasi. Kita perlu melihat sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana manfaatnya, termasuk manfaat bagi sekolah-sekolah di sekitarnya,” tuturnya.
Menurut Kadafi, anggaran pendidikan 2027 baru dapat disebut berhasil apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh guru dan peserta didik.
Legislator asal daerah pemilihan Lampung 1 itu kemudian menyebut tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan anggaran pendidikan.
- Pertama, meningkatnya kesejahteraan guru. Menurutnya, guru harus merasakan adanya peningkatan kesejahteraan sehingga dapat menjalankan profesinya dengan lebih baik.
- Kedua, semakin mudahnya anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas.
Kadafi menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan siswa untuk bersekolah, naik kelas maupun memperoleh ijazah.
“Bukan hanya mereka sekolah, naik kelas, dan mendapatkan ijazah, tetapi mereka benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu mempersiapkan masa depan mereka,” tegasnya.
Jangan Ada Kesenjangan Pendidikan Kota dan Daerah
Indikator ketiga adalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut dinilai penting karena Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi. Kadafi mengingatkan agar kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan.
“Jangan sampai anak-anak di kota memiliki kualitas pendidikan yang jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak di daerah, terlebih mereka yang berada di wilayah 3T,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Kadafi menegaskan pembangunan sektor pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia.
Karena itu, pembahasan anggaran pendidikan 2027 diharapkan tidak hanya berfokus pada besarnya alokasi dana, tetapi juga memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkas Kadafi.












